Senin, 16 Maret 2009

uu ttg kebakaran hutan dan lahan di indonesia

Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia




No. Jenis Peraturan Thn Nomor Tentang
1 Undang-Undang 1967 UU No.5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
2 1982 UU No.4 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
3 1990 UU No.5 Tahun 1990 Konservasi sumberdayaalam hayati dan ekosistemnya
4 1994 UU No.5 Tahun 1994 Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati
5 1994 UU No.6 Tahun 1994 Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai perubahan iklim
6 1997 UU No.23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup
7 1999 UU No.22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah
8 1999 UU No.41 Tahun 1999 Pokok-pokok Kehutanan (pengganti UU No.5 Tahun 1967)
9 2004 UU No. 18 Tahun 2004 Perkebunan
10 2007 UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
11 Peraturan Pemerintah 1985 No.28 Tahun 1985 Perlindungan Hutan
12 2000 No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
13 2000 No. 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
14 2001 No.4 Tahun 2001 Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
15 2001 No. 39 Tahun 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi
16 2004 No. 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan
17 Keputusan Presiden 2001 No. 3 Tahun 2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
18 2001 No. 111 Tahun 2001 Perubahan atas Kepres No. 3 tahun 2001 tentang Bakornas PBP
19 2002 No. 2 Tahun 2002 Perubahan atas Kepres No.101/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
20 2002 No. 4 Tahun 2002 Perubahan atas Kepres No.108/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri-menteri Negara
21 2008 No. 8 Tahun 2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22 SK Menteri Kehutanan 1986 No. 195/Kpts-II/1986 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
23 1993 No. 523/Kpts-II/1993 Pedoman Perlindungan di Areal Pengusahaan Hutan
24 1995 No 188/Kpts-II/1995 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (PUSDALKARHUTNAS)
25 1995 No. 260/Kpts-II/1995 Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan danPemadaman Kebakaran
26 1997 No. 365/Kpts-II/1997 Maskot Nasional untuk pengendalian kebakaran hutan
27 1998 No. 97/Kpts-II/1998 Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan
28 2001 No. 123/Kpts-II/2001 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Dit. Dalkarhut)
29 SK Menteri Lingkungan Hidup 1995 No. KEP-18/MENLH/3/1995 Pembentukan Badan Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan
30 1997 No. KEP-40/MENLH/09/97 Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
31 1991 No.364.152.233-255 Pengesahan PerDa Propinsi Tingkat I Jawa Tengah No 6 Th 91 ttg Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Prop DaTi I Jawa Tengah
32 SK Menko Kesra 2000 No.06/Kep/Menko/Kesra/III/2000 Pembentukkan tim Koordinasi Yudisial Kebakaran Hutan dan Lahan
33 SK Dirjen PHPA/ PHKA 1994 No.243/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya.
34 1994 No. 244/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
35 1994 No. 245/Kpts/DJ-VI/1994 Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
36 1994 No. 246/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
37 1994 No. 247/Kpts-DJ-VI/1994 Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan danPenanggulangan Kebakaran Hutan
38 1994 No. 248/Kpts/DJ-VI/1994 Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
39 1995 No. 81/Kpts/DJ-VI/1995 Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
40 1997 No. 46/Kpts/DJVI/1997 Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
41 1997 No. 47 /Kpts/DJVI/1997 Petunjuk Teknis PembakaranTerkendali
42 1997 No. 48/Kpts/DJVI/1997 Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
43 1997 No. 152/Kpts/DJVI/1997 Pencabutan SK Dirjen PHPA No. 47/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Pembakaran Terkendali
44 2004 No. 21/Kpts/DJ-IV/2004 Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia
45 2004 No. 22/Kpts/DJ-IV/2004 Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
46 2005 No. SK.113/IV-PKH/2005 Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan
47 SK Dirjen Pengusahaan Hutan 1997 No.222/Kpts/IVBPH/1997 Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran
48 SK Dirjen Perkebunan 1995 No.38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran
49 SK Bapedal 1995 No. Kep-135/1995 Organisasi dan Tata Kerja Bapedal
50 1995 No: Kep-136/1995 Organisasi dan Tata Kerja Bapedal Daerah
51 2001 No: Kep-25/2001 Organisasi dan Tata Kerja Bapedal
52 SK Sekretaris Bakornas PBP 2001 No. 1/2001 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bakornas PBP
53 2001 No. 2/2001 Pedoman Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi
54 Peraturan Daerah 1982 DATI I Sulawesi Selatan No.2 Tahun 1982 Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, Pengembalaan Ternak dalam Hutan Negara dan Pemungutan Hasil Hutan
55 1984 DATI I Kalimantan Selatan No.10 Tahun 1984 Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, Pengembalaan Ternak dalam Hutan Negara dan Pemungutan Hasil Hutan
56 1987 DATI I Sumatera Selatan No.2 Tahun 1987 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan
57 1987 DATI I Sumatera Utara No.16 Tahun 1987 Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan,Pengembalaan Ternak dalam Hutan Negara dan Pemungutan Hasil Hutan
58 1988 DATI I Jambi No.6 Tahun 1988 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
59 1988 DATI I Lampung No. 6 Tahun 1988 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan Dalam Provinsi DATI I Lampung
60 1988 DATI I Nusa Tenggara timur No.26 Tahun 1988 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
61 1990 DATI I Bengkulu No.4 Tahun 1990 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Propinsi Tingkat I Bengkulu
62 1990 DATI I Sulawesi Tenggara No.5 Tahun 1990 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
63 1991 DATI I Jawa Tengah No.6 Tahun 1991 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Propinsi Tingkat I Jawa Tengah
64 1992 DATI I Kalimantan Timur No.7 Tahun 1992 Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
65 1992 DATI I Jawa Timur No.5 Tahun 1992 Perlindungan Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
66 1993 DATI I Nusa Tenggara Barat No.14 Tahun 1993 Pengendalian Kebakaran Hutan
67 1993 DATI I Nusa Tenggara Barat No.17Tahun 1993 Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan
68 2008 DATI I Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2008 Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan
69 1998 DATI I Lampung No.6 Tahun 1998 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
70 SK Gubernur 1987 Jawa Tengah No.364/1/1987 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
71 Kepala Daerah Tingkat I 1993 Jambi No.36 Tahun 1993 Pembentukan Pusat Pengendalian (PUSDAL) Kebakaran Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
72 1995 Maluku No. 364.05.521 Tahun 1995 Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
73 1995 Nusa Tenggara Timur No. 37 Tahun 1995 Pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan, Satuan Pelaksana dan Brigade Pemadaman Kebakaran Hutan Propinsi Daerah Tingkat I NTT
74 1995 Sumatera Barat No. SK 364.430.1995 Pembentukan Pusat Pengendalian Hutan/Satuan Pelaksana dan Brigade Pemadaman Kebakaran Hutan Propinsi Daerah Tingkat ISumatera Barat
75 1995 Lampung No.G/457/B.VII/HK/1995 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Daerah Lampung
76 1995 Daerah Istimewa Aceh (skr NAD) No.522.1/423/1995 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
77 1995 Sumatera Selatan No.7 Tahun 1995 PUSDAL dan POSKOLAK serta (SATLAK) Usaha Pencegahan Kebakaran Hutan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
78 1995 Jambi No.182 Tahun 1995 Pembentukan Tim Koordinasi Penyuluhan Terpadu Penanggulangan Gangguan Asap pada PUSDAL Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Prop Dati I Jambi
79 1995 Kalimantan Selatan No. 035 Tahun 1995 Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
80 1995 Jawa Barat No.364/SK.1852.Perek/1995 Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
81 1995 Sulawesi Tengah No.SK.188.44/4969/Dephut Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
82 1996 Sulawesi Tenggara No. 63 Tahun 1996 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
83 1996 Bali No. 655 Tahun 1996 Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
84 1996 Jambi No.240 Tahun 1996 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
85 2001 Jawa Barat No. 367/Kep.1163-Binprod/2001 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Jawa Barat
86 2000 Riau No.Kpts 25/V/2000 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau
87 Peraturan Gubernur 2007 PerGub Sumatera Selatan No.36 Th. 2007 Prosedur Tetap Operasional Pengendalian Kebakakaran Hutan dan Lahan
88 2008 PerGub Kalimantan Tengah No.52 Th. 2008 Pedoman Pembukaan lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah
89 Lain-lain 2006 Fatwa MUI Kalsel No: 128/MUI-KS/XII/2006 Pembakaran Hutan dan Kabut Asap
Last updated : 23 September 2008

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar