judul skripsi hukum

1. Peranan DPRGR periode 1965-1971 dalam menegakkan kehidupan ketatanegaraan yang konstitusional berdasarkan UUD 1945
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan keputusan tata usaha negara dalam kaitannya dengan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka : suatu penelitian tentang pola pembinaan hakim pada peradilan tata usaha negara
4. Kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Deregulasi dan konfigurasi politik di Indonesia : suatu tinjauan dari sudut hukum tatanegara
6. Negara dan perkebunan rakyat : kajian sosiologis sistem tata niaga cengkeh di Indonesia
7. Pertanggungjawaban pidana presiden Republik Indonesia menurut sistem ketatanegaraan Indonesia
8. Beberapa aspek hukum adat tatanegara kerajaan Gorontalo pada masa Pemerintahan Eato (1673-1679)
9. Proses perumusan dasar negara Pancasila : studi tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan tentang polemik mengenai hari lahir dan penggali Pancasila dalam perspektif sejarah hukum tata negara
10. Makna kekuasaan pemerintahan negara menurut Bab III Undang-undang Dasar 1945 dan penataannya dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia yang konstitusional
11. Penerapan asas keaktifan hakim (litis domini principle) pada tahap pembuktian dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada pihak pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
12. Hubungan kepimimpinan dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
13. Sistem pemerintahan presidentil dan sistem pemerintahan parlementer dalam UUD 1945 : studi dari sudut pandang hukum tata negara
14. Wanita dalam perspektif hukum acara peradilan agama : kajian norma dan kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
15. Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang
    prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara
16. Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan dalam proses pembangunan hukum nasional Indonesia
17. Segi-segi hukum pidana pengaturan kehamilan dan pengguguran kandungan
18. Hukum nikah, (talak, rujuk, hadanah dan nafkah kerabat) dalam naskah Mir’at Al Tullas karya Abd Al Rauf Singkel : suatu studi perbandingan hukum Islam menurut Ahlussunnah Daly, Peunoh ( Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah)
19. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum : suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk mengukur kesadaran hukum dan kebutuhan hukum mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas
20. Dekrit duabelas mil laut Indonesia sesuai dengan dimensi baru dalam hukum international
21. Republik Indonesia sebagai subyek hukum internasional : dari Proklamasi sampai dengan Perjanjian Linggarjati
22. Lembaga jaminan kebendaan pesawat udara Indonesia ditinjau dari hukum udara Kantaatmaja
23. Perkembangan status hukum wanita di Indonesia
24. Pengaturan hukum lingkungan laut Indonesia dan beberapa implikasinya secara regional
25. Status hukum perairan Kepulauan Indonesia dalam hubungannya dengan lintas kapal-kapal asing ditinjau dari hukum international : suatu studi perbandingan
26. Segi-segi hukum administrasi organisasi internasional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) : beberapa masalah yang memerlukan pendekatan dan santunan regionalistik
27. Perjanjian antar kerajaan menurut lontarak : mengungkap salah satu aspek dalam sejarah hukum internasional adat abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan
28. Masalah peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia
29. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip kepercayaan tradisional ditinjau dari segi hukum : suatu studi di Desa Tombasian-Atas dan Duasudara, Minahasa
30. Hubungan antara latar belakang pendidikan, klasifikasi hukuman, dan relevansi materi program pendidikan ketrampilan dengan motivasi belajar narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang
31. Kesejahteraan sosial dalam perspektif antropologi hukum : beberapa kasus mengenai peranan wanita Batak Toba dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 1980-an
32. Kebijakan sistem pertanggung jawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen
33. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Semarang
34. Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam tindak pidana kelalaian di Pengadilan Negeri Malang : suatu pendekatan analisis fungsionil
35. Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia
36. Manfaat tindakan non hukum pidana dalam menunjang sistem peradilan pidana : tinjauan dari aspek perundang-undangan pidana, pengetahuan serta sikap penegak hukum
37. Lembaga pidana bersyarat sebagai faktor yang mempengaruhi proses hukum pidana yang berperikemanusiaan